Sabtu, 18 November 2017

Nuklir: LSM-Gus Dur vs Kosim Nurseha

       Tulisan Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si berjudul : ” Nuklir: LSM-Gus Dur vs Kosim Nurseha  telah dimuat pada Tabloit Sainteki, edisi Juli 1996 
Hamzah Lubis, Bsc.,Ir.,SH.,M.Si,Dr
*Dewan Daerah Perubahan Iklim Provsu *Mitra Baharai Provsu *Komisi Amdal Provsu
*Komisi Amdal  Medan *Pusat Kajian  Energi Terbarukan-ITM *Jejaring HAM KOMNAS HAM-RI
                                                             *KSA XLII/1999 LEMHANNAS *aktifis hukum/ham/lingkungan/pendidikan

Mencari Bumi Baru, Planetnya manusia UFO

Tulisan Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si berjudul : ” Mencari Bumi Baru, Planetnya Manusia  UFOtelah dimuat pada Harian Bukit Barisan di Medan, tahun 1980-1n

       Hamzah Lubis, Bsc.,Ir.,SH.,M.Si,Dr
*Dewan Daerah Perubahan Iklim Provsu *Mitra Baharai Provsu *Komisi Amdal Provsu
*Komisi Amdal  Medan *Pusat Kajian  Energi Terbarukan-ITM *Jejaring HAM KOMNAS HAM-RI
                                                                      *KSA XLII/1999 LEMHANNAS *aktifis hukum/ham/lingkungan/pendidikan

NU-TNI: Mempertahankan Kemerdekaan RI

Tulisan Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si berjudul : ” NU-TNI, Mempertahankan Kemerdekaan RI  telah dimuat pada Hr. Perestasi Reformasi , No.484, 15 Februari 2016, hal.6, kol.1-4
           Hamzah Lubis, Bsc.,Ir.,SH.,M.Si,Dr.
*Dewan Daerah Perubahan Iklim Provsu *Mitra Baharai Provsu *Komisi Amdal Provsu
*Komisi Amdal  Medan *Pusat Kajian  Energi Terbarukan-ITM *Jejaring HAM KOMNAS HAM-RI
                                                                        *KSA XLII/1999 LEMHANNAS *aktifis hukum/ham/lingkungan/pendidikan


Silaturrahmi PWNUSU ke Kodam I BB: 
NU-TNI: MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN RI
Dr.Ir. Hamzah Lubis, SH.,M.Si
Dosen, alumni KSA XLII LEMHANNAS 1999

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu”, QS.Annisa:59. “Sejarah mencatat, saya ulangi lagi sejarah mencatat para santri telah mewakafkan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia”, Presiden Joko Widodo.  ”Tanpa Resolusi Jihad tidak ada perlawanan yang heroik. Jika tidak ada perlawanan yang heroik,  berarti tidak ada hari Pahlawan 10  Nopember” Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Pengantar
         Peran laskar Hizbullah dan laskar Sabilillah dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan menjadi salahsatu topik diskusi antara Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Utara dengan Kasdam I Bukit Barisan. Diskusi berlangsung di Kodam I/Bukit Barisan, Selasa, 19 Januari 2016 lalu. Rombongan PWNUSU dipimpin Ketua, KH. Afifuddin Lubis dan penulis adalah salah seorang  dari rombongan. Dalam diskusi, Brigjen TNI Widagdo Hendro.S, sangat mahir menjelaskan peran laskar NU ini khususnya dalam mempertahankan kemerdekaan di Kota Surabaya yang melahirkan Hari Pahlawan dan Hari Santri Nasional. Dengan ”Resolusi Jihat” Nahdlatul Ulama, menyihir pesantren, kiyai dan santri  serta umat Islam untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan.
Kendati terlambat, kendati peran organisasi, ulama dan laskar-laskar Islam terhilangkan (?) selama 60 (enam puluh) tahun,  Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia memberi pengakuan atas peran kaum sarungan (santri) ini. “Sejarah mencatat, saya ulangi lagi sejarah mencatat para santri telah mewakafkan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia. Para santri dengan cara masing-masing melawan penjajah menyusun kekuatan mengatur strategi”, ujar  Joko Widodo, pada penetapan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2015 lalu. Melalui Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2015 menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. ”Untuk itu dengan seluruh pertimbangan pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional”, ucapnya. 
Sukarelawan PETA
Tentara penjajah Jepang, tanggal 3 Oktober 1943 mengeluarkan Osamu Seirei No.44 tentang pembentukan tentara sukarela Pembela Tanah Air (Bo-ei Giyugun Kanbu Renseitai). Tentara sukarela Pembela Tanah Air (PETA) direncanakan terdiri atas 65 Daidan (batalyon) di Jawa dan 3 Daidan di Bali.
Sturuktur  PETA, tiap Daidan beranggotakan 535 personil dipimpin Daidancho (komandan batalyon) pangkat setingkat Mayor dibantu kepala staf berpangkat Shodancho. Setiap Daidan terdiri 4 Chudan (kompi) yang dipimpin Chudanco (komandan kompi) pangkat setingkat Kapten. Tiap Chudan terdiri 3 Shodan yang dipimpin Shodancho (komandan peleton) pangkat setingkat Letnan. Tiap Shodan terdiri dari 4 Bundan yang dipimpin Bundancho (komandan regu) pangkat setingkat Sersan. Tiap Bundan (regu) beranggotakan 22  Giyuhei-prajurit. Tentara sukarela  PETA dilatih langsung oleh tentara Jepang dan berada dibawah komando Panglima Tentara Jepang. PETA adalah cikal bakal TNI.
Tujuan pembentukan PETA, agar tentara Jepang bersama sukarelawan  mempertahankan wilayah teritorial di  Jawa dan Bali dan bersama-sama melawan sekutu. Pada sisi lain, penjajah Jepang menemukan catatan arsip kolonial Belanda, bahwa selang waktu 100 tahun, antara 1800-1900 telah terjadi 112 kali pemberontakan yang dilakukan tokoh-tokoh tarikat (pesantren) bersama santri dan rakyat dengan semangat tempur yang tinggi (jihad fi sabililah).
Oleh karena itu, Jepang berketetapan, memberi porsi yang tinggi bagi kalangan tokoh umat Islam.     Para kiyai, ulama, guru agama Islam diberi kesempatan menjadi Daidancho (Komandan Batalyon), pangkat tertinggi dalam sturuktur PETA untuk pribumi.  Sebagai bukti, Presiden Joko Widodo menyebutkan 11 anggota PETA dari kalangan santri pada peresmian Hari Santri Nasional. Hasil penelitian Agus Sunyoto, dari enam puluhan delapan bataliyon PETA, hampir separuh komandan bataliyonnya  adalah kiyai. Belum lagi dihitung yang kiyai yang menjabat  komandan kompi, komandan peleton,  komandan regu dan prajurit.
Laskar Hizbullah
Para kiyai dari pesantren membentuk tentara militan di kalangan pesantren dan santri. Laskar Hibullah (tentara Allah) dan laskar Sabililah (Jalan Allah) didirikan tahun 1942. Laskar Hizbullah adalah organisasi semi militer yang anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda Islam. Komando sipritualnya  adalah KH.Hasyim Asy’ari (Rois Akbar NU) dan Panglima militernya KH Zaenul Arifin. Santri pesantren dan anggota Ansyor-NU (pemuda) adalah pemasok yang paling besar dalam keanggotaan Hizbullah.
Para kiyai, ulama, yang sudah dewasa dan orangtua masuk dalam laskar Sabilillah dengan panglimanya KH.Masykur dari NU. Kedua laskar ini  mendapat latihan kemiliteran dari tentara Jepang. Kedua laskar ini adalah laskar rakyat yang paling kuat di Indonesia. Namun, dalam sejarah bangsa, laskar tersebut tersisihkan. Perjuangan mereka sulit ditemukan dalam buku-buku sejarah dan museum-museum perjuangan kemerdekaan.
Banyak orang tidak mengetahui bahwa Panglima Laskar Hizbullah KH.Zainul Arifin adalah putra Barus (Tapanuli Tengah) yang pernah nyantri di pesantren Purbabaru (Musthofawiyah), Mandailing Natal. Dia mendapat pelatihan militer selama 2 (dua) bulan dari tentara Jepang. Keberanian, kecerdasan dan ketangkasannya menyebabkan ia menjadi Komandan Batalion dan kemudian menjadi Panglima Hizbullah.
Ia memiliki pasukan yang sangat terlatih dan militan. Anggotanya yang ribuan orang, terutama di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar telah mengikuti pendidikan militer gaya Jepang. Dibawah komandonya, para pemuda, santri, tanpa gamang, mengingat ini panggilan jihad membela negara bangsa, antri mendaftarkan diri masuk laskar Hizbullah.
Perjalanan karirnya,  KH.Zainul Arifin diangkat sebagai Sekretaris pada Pucuk Pimpinan TNI atau semacam Sekjen Dephankam. Kemudian  menjadi Wakil Ketua DPR dari Partai Nahdlatul Ulama dengan ketuanya Mr.Sartono (PNI).  Iapun diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri (Waperdam) dalam kabinet Ali Sastroamidjoyo-I. 
Nasib naas, ketika mengimami sholat Idil Adha tahun 1962 di Mesjid Baiturrahman di halaman Istana Merdeka dengan Soekarno sebagai makmum, mendapat serangan  udara secara mendadak. Bungkarno selamat, tetapi KH.Zainul Arifin itu mengalami luka-luka. Setelah itu kesehatannya mulai menurun. KH. Zainul Arifin wafat 2 Maret 1963 di Jakarta pada usia 54 tahun. 
NU dan TNI
       Agak aneh memang, ketika Indonesia diproklamasikan dalam suasana tidak damai (baca:perang), tidak ada tentara negara yang mempertahankan kemerdekaan tersebut.  Tentara negara, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) baru dibentuk 50 (lima puluh) hari kemudian, 5 Oktober 1945. Kendati tidak ada tentara negara, tetapi perang melawan penjajah berkecamuk, dipimpin laskar-laskar dan  tokoh rakyat. Bahkan ketika TKR-pun sudah terbentuk, peran laskar-laskar dan rakyat Indonesia tidak dapat dinafikan.
Misalnya, fatwa Resolusi Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan yang dikeluarkan organisasi Nahdlatul Ulama,  menjadi bola salju mendorong ulama, santi dan rakyat mengambil alih seluruh kekuasaan dari penjajah. Pertempuran terjadi merata di Indonesia terutama di Surabaya, Semarang dan Jawa Barat dan lainnya. Dibawah komando para kiyai, lebih dari 20 ribu jiwa santri dan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Kehadiran laskar Hizbullah dan laskar Sabilillah semata-mata untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Ketika pada akhirnya laskar Hizbullah harus dilebur ke dalam TNI (1945) Zainul sangat kecewa. Ia perihatin melihat banyak kiyai pimpinan dan anggota Sabilillah serta Hizbullah yang tidak lulus untuk masuk TNI, karena tidak memiliki ijazah formal. Memang sekolah (baca:mengaji) di pondok secara sarungan tidak memiliki ijazah formal. Padahal mereka itu yang paling gigih berjuang. Kebijakan itu dianggapnya sebagai upaya sistematis para bekas perwira KNIL yang berkuasa dalam TNI untuk menyingkirkan para laskar santri.
Untuk mengenang perjuangan laskar Hizbullah dan laskar Sabilillah (laskar santri) , telah dilakukan Kirab Resolusi Jihad dari Kota Surabaya menuju Jakarta. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ikut menyambut dan memberi sambutan pada penutupan Kirab di Monumen Proklamasi, Jakarta. Menurut  Panglima TNI,  para santri telah memberi pengorbanan yang besar untuk  Indonesia. ”Tanpa Resolusi Jihad tidak ada perlawanan yang heroik. Jika tidak ada perlawanan yang heroik,  berarti tidak ada hari Pahlawan 10 Nopember” ujarnya.
Gatot mengakui, kemerdekaan Indonesis bukan hasil kerja TNI. ”Setelah merdeka, barulah TNI lahir. Jadi yang memerdekakan bangsa ini bukanlah TNI, terapi bapak dan ibu, sehingga TNI anak kandung dari rakyat”, katanya. “Ulama dan santri bukan sekedar pejuang, tetapi sebagai pelaku perjuangan itu sendiri terutama dalam konteks Resolusi  Jihad dalam melawan penjajah”, ucapnya.
Bahkan, dengan tegas Panglima TNI menyebut ada empat peristiwa penting yang pernah dilewati bangsa Indonesia, yang memasukkan salahsatunya adalah “resolusi Jihad”. Peristiwa penting pertama proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kedua lahirnya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945,  ketiga “Resolusi Jihad” pada tanggal 22 Oktober 1945 dan ke empat hari pahlawan pada tanggal 10 Nopember 1945.
Panglima TNI, menguraikan pejuang kemerdekaan dulu yang dipenuhi para santri dalam pengertian umum. Panglima Besar Jenderal Sudirman, menurutnya adalah seorang santri yang sangat religius. Ketika dikepung Belanda, ia mengadakan istighatsah dan berzikir.
            Beranjak dari realita ini, maka kiyai, pesantren dan santri tidak perlu disangsikan dan telah terbukti nasionalismenya. Maka sepantasnya, pesantren diberi peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila ada yang dirasa kurang dari pesantren, maka tugas kita semua untuk membenahi dan melengkapinya. Ayo, kita sama-sama membenahi pesantren bukan membenci apalagi mengucilkannya. Sepakatkan….***






TNI-NU: Membangun Ekonomi Pertanian

Tulisan Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si berjudul : ” NU, PMII dan Lingkungan Hidup  telah dimuat pada SK. Prestasi Reformasi,  3 Agustus 2015

            Hamzah Lubis, Bsc.,Ir.,SH.,M.Si,Dr.
*Dewan Daerah Perubahan Iklim Provsu *Mitra Baharai Provsu *Komisi Amdal Provsu
*Komisi Amdal  Medan *Pusat Kajian  Energi Terbarukan-ITM *Jejaring HAM KOMNAS HAM-RI
                                                                 *KSA XLII/1999 LEMHANNAS *aktifis hukum/ham/lingkungan/pendidikan



Silaturrahmi PWNUSU ke Kodam I BB:
TNI-NU: MEMBANGUN EKONOMI PERTANIAN
Dr.Ir. Hamzah Lubis, SH.,M.Si
Dosen, alumni KSA- XLII LEMHANNAS 1999

”Wahai putera bangsa yang cerdik pandai, ustadz yang mulia,  mengapa kalian tidak mendirikan badan usaha ekonomi?” (Hadratus Syaikh Hasyim As’ari, 1918, pendiri NU).

Pengantar
            Hari Selasa, 19 Januari 2016 lalu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Utara menghadiri undangan silaturrahmi Kasdam I/ Bukit Barisan di Kodam I Bukit Barisan. Ketua PWNU-SU KH. Afifuddin Lubis memimpin rombongan dan salah seorang diantaranya adalah penulis. Silaturrahmi berlangsung hangat dan kekeluargaan.  Bahkan Kasdam I Bukit Barisan, Brigjen TNI Widagdo Hendro.S  bersama rombongan turun dari ruang pertemun dan mendampingi rombongan meninjau kebun percontohan, laboratorium pupuk  dan pestisida alami.
            Salahsatu tema diskusi, perlunya membangun ekonomi dan kewirausahaan khususnya di sektor pertanian. Indonesia harus memiliki ketahanan pangan sebagai salah satu prasyarat ketahanan nasional. Kerja besar ini memerlukan sinergi banyak pihak. Untuk itu, Kodam I Bukit Barisan melalui Kasdam, menurut Widagdo mengajak Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara untuk membangun pertanian.  Widagdo mengajak NU untuk membuat pilot percontohan, dimulai dari  pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama.
Dengan program ini, diharapkan pesantren akan mampu swadaya dalam memenuhi kebutuhan pesantren sehari-hari. Bahkan, Widagdo berharap dengan adanya kemahiran santri dalam mengelola pertanian, maka dari pesantren akan lahir wiraisahawan  Muslim yang tangguh. PW NU Sumatera Utara menyambut baik  program tersebut. ”Kedaulatan dan Pemerataan Ekonomi” adalah salah satu sub tema Muktamar  Nahdlatul Ulama ke-33 yang telah dihelat di Jombang, Jawa Timur tanggal 1-5 Agustus 2015 lalu. Dengan demikian, diharapkan dalam waktu secepatnya, beberapa pesantren NU akan menjadi pilot proyek pertanian.
Kemiskinan Nahdyin
Jumlah warga Nahdlatul Ulama, menurut survei LSI (2013) sebanyak 86,4 juta jiwa.  Menurut Wakil Presiden Yusuf Kalla, jumlah warga NU (2015) sebanyak 89 juta jiwa. Dengan demikian, maka organisasi NU menjadi Organisasi Islam terbesar di dunia.  Organisasi NU jauh lebih besar dari organisasi Islam di Mesir (70 juta) maupun organisasi Islam di Malaysia (15 juta). Jumlah anggota  yang besar dapat menjadi potensi atau  menjadi petaka bagi organisasi. Pada kenyataannya, sebagian besar warga NU yang berada di pedesaan adalah masyarakat miskin.
Bagian terbesar dari penduduk dunia bermata pencarian pertanian. Namun pertanian hanya menyumbang 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Demikian juga di Indonesia, pertanian menyediakan 44,3% lapangan kerja namun hanya menyumbang 17,3% dari PDB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konstribusi sektor pertanian (di pedesaan) terhadap PDB turun dari 15,6 persen pada tahun 2000 menjadi 14,4 persen pada tahun 2013. Sementara pada priode yang sama, konstribusi sektor jasa (di perkotaan) naik dari 9,3 persen manjadi 11 persen.
Semakin melebarnya ”gap” antara pedesaan dan perkotaan dapat pula dilihat dari ”rasio gini” pedesaan dan perkotaan. Kesenjangan pendapatan antara pedesaan dengan perkotaan  cendrung meningkat. Pada tahun 2013 ”rasio gini”  Indonesia mencapai 0,41 (skala 0-1) yang mengalami kenaikan  dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya hanya sebesar 0,35.
Dari kondisi ini, dapat dipastikan pihak yang mengalami dampak kemiskinan yang siknifikan adalah warga NU. Sebab di wilayah-wilayah yang termarjinalisasi itulah basis pendukung NU. Akibatnya, semakin banyak warga NU merantau guna mencari pekerjaan di kota atau di luar negeri. Kondisi ini, akan berbahaya karena  lama-kelamaan akan merapuhkan soliditas serta menghilangkan kepercayaan  kepada NU baik sebagai organisasi maupun sebagai kultur dan juga kepercayaan kepada pemerintah.
Kalau begitu, dimana posisi NU dalam perekomian Indonesia?  Menurut Musthafa Helmy, NU adalah dipinggiran yang jauh. Bila warga NU berbaris dalam barisan yang paling panjang di dunia, namun keadaan warganya bisa disebut paling mengenaskan. Baju yang compang-camping, seadanya. Badan kurus kendati bibir tetap komat kamit berzikir kepada Allah.
Pertanian Pedesaan
Dalam laporan World Development Report (WDR), terkait pertanian dan kemiskinan di pedesaan, investasi sektor pertanian merupakan cara terbaik mengatasi kemiskinan di pedesaan negara berkembang.  Menurut WDR, pertumbuhan PDB dari pertanian empat kali lebih efektif mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan pertumbuhan dari luar sektor itu. Artinya dengan analisa ini, pertanian harus mendapat prioritas utama untuk bisa menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat keseluruhan. Karena sebagian mereka adalah warga NU, maka perlu dorongan baik dari organisasi NU sendiri maupun dari pemegang kebijakan.
Peningkatan sektor pertanian seyogianya diselaraskan dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusianya.  Sebagai lingkaran setan, kemiskinan berkorelasi dengan rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pendidikan ingtegral dengan kapasitas masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat pedesaan menurut Khofifah  Indar  Prawamsa (Ketua Muslimat NU dan Menteri Sosial-RI) dapat dilakukan dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga pendidikan NU.
Nahdlatul  Ulama memiliki lembaga pendidikan formal dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. NU memiliki 34 universitas, salah-satu diantaranya berada di kota Medan. NU memiliki 117 sekolah tinggi, 21.064 pondok  pesantren serta puluhan ribu lembaga pendidikan menengah dan dasar. 
Muslimat (organisasi otonom) NU memiliki 10 Balai Latihan Kerja (BLK) yang mengajarkan keterampilan bordir, menjahit, katering dan lainnya. Memiliki 9.800 taman kanak-kanak (TK), 13.450 taman pendidikan Al-Quran (TPA), 1.500 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), 4.600 pendidikan anak usia dini (PAUD) dan 36.000 majilis taklim. Muslimat NU juga mengelola 131 koperasi primer dan program life skill di 84 provinsi.  
Model Pertanian NU
Model ekonomi NU adalah  ekonomi kerakyatan dalam trilogi: growth-equity-sustainability. Dalam kontekstualisasi kebangsaan Ahlussunnawah wal Jamaah, perekonomian NU dijabarkan melalui pilar penyangga NU: (1) Aswaja, (2) fikrah Nahdliyyah, (iii) Al-Kulliyaat al-Khams, (4) Mabadi Khaira Ummah, dan (5) Khiththah Nahdlyyah. Semuanya memandatkan etos sosial ekonomi dengan karakter keadilan, kebersamaan, kesetimbangan, kejujuran dan bahu-membahu.
Berdasarkan lima pilar tersebut, NU menempatkan pertanian sebagai prioritas ekonomi kerakyatan dengan membentuk lembaga pertaniaan NU. Lembaga Pertanian NU, dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan Kodam-I Bukit Barisan. Para petani NU, semestinya harus berilmu, beramal, sederhana, mandiri dan menumbuhkan persaudaraan dengan semua orang.
Tentang kemandirian ekonomi, KH Hasyim Asy’ari  memberi perhatian lebih. Ia terlebih dahulu mendirikan mendirikan Nahdlatut Tujjar baru kemudian mendirikan  Nahdlatul Ulama. Nahdlatut Tujjar adalah organisasi kebangkitan para pengusaha santri,  yang bergerak diberbagai sektor seperti pertanian, perdagangan dan lainnya.  Tahun 1917, telah dibentuk lembaga ekonomi Syirkah Muamalah (koperasi).
Hadratus Syaikh Hasyim As’ari, terus mengajak para pengusaha, ilmuan  dan ulama untuk menggerakkan ekonomi ummat. Pada tahun 1918 ia telah meneriakkan kemandirian ekonomi : ”Wahai putera bangsa yang cerdik pandai, ustadz yang mulia  mengapa kalian tidak mendirikan badan usaha ekonomi?” tantangnya.  Jadi sebelum negara ini ada, sebelum UUD 1945 disahkah, sebelum Menko prekonomian dan menteri membidangi ekonomi ada, NU sudah mencanangkan  kemandirian ekonomi termasuk kemandirian pertanian (ketahanan pengan).
            Kenyataan mengatakan,  NU baik secara jam’iah maupun jama’ah belum juga mandiri.  Masalahnya menurut KH. Hazim Muzadi, mantan Ketua Umum PB NU: ”NU nasabnya bagus dapi nasibnya tidak”. Apakah  pimpinan NU dan  pimpinan pemerintahan sekarang ini, dapat merubah “nasib” NU?   Biarkan waktu yang akan membutikan.***




NU dan Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Tulisan Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si berjudul : ” NU dan Kedaulatan Ekonomi Indonesia  telah dimuat pada pada  SK.Perestasi Reformasi , No.469,  19 Agustus 2015, hal.7,  kol. 1-

        Hamzah Lubis, Bsc.,Ir.,SH.,M.Si,Dr.
*Dewan Daerah Perubahan Iklim Provsu *Mitra Baharai Provsu *Komisi Amdal Provsu
*Komisi Amdal  Medan *Pusat Kajian  Energi Terbarukan-ITM *Jejaring HAM KOMNAS HAM-RI
                                                        *KSA XLII/1999 LEMHANNAS *aktifis hukum/ham/lingkungan/pendidikan


NU DAN KEDAULATAN EKONOMI  INDONESIA
Oleh Dr. Ir. Hamzah Lubis, SH.,M.Si*

Menurut pandangan KH.Shalahuddin Wahid (Gus Sholah) bahwa penerapan sistem ekonomi nasional khususnya ekonomi sumberdaya alam  telah melenceng dari UUD 1945.  Kekayaan  alam Indonesia hanya  dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, namun fakta  masih banyak orang miskin yang belum mendapatkan kekayaan itu.  Negara  belum dapat menjalankan semua perintah UUD. Hal senada disampaikan H. Masduki Baidlowi : “NU sebagai pemegang saham Republik dan sebagai komponen bangsa yang ikut mendirikan dan mempertahankan NKRI menyampaikan keprihatinan keberlangsungan pembangunan di Indonesia melalui berbagai koreksi demi kemaslahatan umat dan bangsa,”tandasnya.  NU akan meluruskan kiblat pembangunan dengan mengembalikan  arah pembangunan ke khittah ekonomi konstitusi.
Pada kenyataannya, saat ini, kapitalisasi telah menjadikan neo-liberal menjadi paham kebangsaan.  Privatitasi (dimana peran negara diperlemah dan diperkecil  fungsinya dalam mensejahterakan rakyat) dilakukan dalam semua sektor, dari pendidikan, kesehatan apalagi ekonomi.  Badan Usaha Milik Negara yang semestinya mengurus hajat hidup orang banyak dijual kepada pihak asing, pedagang kecil dibiarkan bertarung dengan hypermarket jaringan internasional yang tumbuh sampai di pinggiran kota dan sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang diswastanisasi. Semuanya diatur dalam mekanisma pasar dengan hukum: siapa yang kuat ia akan menang. Soko-guru ekonomi, koperasi digilas kapitalisasi. Yang kaya makin kaya, yang miskin jadi melarat dan sekarat. Uang yang beredar hanya pada segelintir orang/koglomerat. 
Kemiskinan Nahdliyin
Organisasi Nahdlatul Ulama, lahir dan berkembang pada awalnya pada masyarakat pedesaan yang miskin. Pada saat ini, NU menurut Yusuf Kalla, memiliki persoalan mendasar tentang kemiskinan ummat. Menurut Yudi Latif, masa NU yang mayoritas di pedesaan mulai tersingkirkan akibat desakan pembangunan yang mengagungkan kekuatan modal. Pada sisi lain, kemajuan teknologi dan komunikasi membuat sektor industri dan jasa lebih berkembang ketimbang sektor pertanian. Semakin lama sektor pertanian semakin terpinggirkan. Akibatnya, semakin banyak warga NU merantau guna mencari pekerjaan di kota atau di luar negeri. Kondisi ini, akan berbahaya bila dibiarkan, karena  kemiskinan lama-kelamaan akan merapuhkan soliditas serta menghilangkan kepercayaan  kepada NU baik sebagai organisasi maupun sebagai kultur dan juga kepercayaan kepada pemerintah.
Proses pemiskinan masyarakat pedesaan yang sebagian besar adalah umat NU dapat dilihat dari semakin menyusutnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konstribusi sektor pertanian (di pedesaan) terhadap PDB turun dari 15,6 persen pada tahun 2000 menjadi 14,4 persen pada tahun 2013. Sementara pada priode yang sama, konstribusi sektor jasa (di perkotaan) naik dari 9,3 persen manjadi 11 persen.
Semakin melebarnya ”gap” antara pedesaan dan perkotaan dapat pula dilihat dari ”rasio gini” pedesaan dan perkotaan. Kesenjangan pendapatan antara pedesaan dengan perkotaan  cendrung meningkat. Pada tahun 2013 ”rasio gini”  Indonesia mencapai 0,41 (skala 0-1) yang mengalami kenaikan  dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya hanya sebesar 0,35. Dari kondisi yang dipaparkan tersebut, dapat dipastikan pihak yang mengalami dampak kemiskinan yang siknifikan adalah warga NU. Sebab di wilayah-wilayah yang termarjinalisasi itulah basis pendukung NU.
Kedaulatan Ekonomi
Jumlah warga Nahdlatul Ulama, menurut survei LSI (2013) sebanyak 86,4 juta jiwa.  Menurut Wakil Presiden Yusuf Kalla, jumlah warga NU (2015) sebanyak 89 juta jiwa. Dengan demikian, maka organisasi NU menjadi organisasi Islam terbesar di dunia.  Organisasi NU jauh lebih besar dari organisasi Islam di Mesir (70 juta) maupun organisasi Islam di Malaysia (15 juta). Jumlah anggota  yang besar dapat menjadi potensi dan dapat  menjadi petaka bagi organisasi. Pada kenyataannya, sebagian besar warga NU yang berada di pedesaan adalah masyarakat miskin.
Peningkatan ekonomi  nahdliyin bukan semata tugas PBNU, semestinya sebagai warga negara  menjadi tanggung-jawab pemerintah. Pada sisi lain, pemerintah seyogianya menyadari bahwa pemerintah dan negara telah memetik manfaat dari peran yang dilakoni NU selama ini. Hal tersebut digambarkan KH. Hazim Muzadi, mantan Ketua Umum PB NU dengan anekdot: ”NU nasabnya bagus dapi nasibnya tidak”.
Peningkatan ekonomi  nahdliyin harus didahului peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.  Pada sisi lain, kemiskinan berkorelasi dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan, perlu dipahami adanya keunikan karakteristik petani yang bersifat sosiologis maupun bersifat ekologis. Oleh karena itu, pemberdayaan petani harus memakai prinsip-prinsip pemberdayaan yang sesuai karakteristik masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan menurut Khofifah  Indar  Prawamsa (Ketua Muslimat NU dan Menteri Sosial-RI) dapat dilakukan dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga pendidikan di bawah NU.
Nahdlatul Ulama memiliki lembaga pendidikan formal dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. NU memiliki 34 universitas, salah-satu diantaranya berada di kota Medan. NU memiliki 117 sekolah tinggi, 21.064 pondok  pesantren serta puluhan ribu lembaga pendidikan menengah dan dasar.  Muslimat (organisasi otonom) NU tengah mengembangkan 10 Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. BLK ini mengajarkan keterampilan bordir, menjahit, katering dan lainnya. Muslimat NU juga mengelola 131 koperasi primer dan program life skill di 84 provinsi. Di bidang pendidikan, Muslimat NU memiliki 9.800 taman kanak-kanak (TK), 13.450 taman pendidikan Al-Quran (TPA), 1.500 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), 4.600 pendidikan anak usia dini (PAUD) dan 36.000 majilis taklim.
Dalam pemberdayaan masyarakat, menurut J Kristiadi perlu ditumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan anak muda NU, yang menurut Kalla akan mengahasilkan kerja yang inovatif dan kreatif. Pada akhirnya, akan lahir wirausahawan-wirausahawan baru dari kalangan nahdliyin. Dengan demikian, menurut Kalla, Indonesia tidak lagi hanya sekadar menjadi konsumen negara lain tapi  menjadi produsen bagi bangsa lain. Dari hal tersebut di atas, maka  sangat tepatlah bila salah satu sub tema Muktamar  Nahdlatul Ulama ke-33 yang telah dihelat di Jombang, Jawa Timur tanggal 1-5 Agustus 2015 adalah: ”Kedaulatan dan Pemerataan Ekonomi”.  Tugas ”kaum sarungan” sekarang adalah membuktikannya. Semoga...

·  *Dosen ITM dan Dewan Pakar Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNU-SU), Ketua LPKLH-PB.PMII (1992-1995), Wkl Sekretaris PW.NU Sumatera Utara (2003-2008).





Reaktualisasi Hukum Haram Merusak Lingkungan Hidup

Tulisan Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si berjudul : ” Reaktualisasi Hukum Haram Merusak Lingkungan  telah dimuat pada pada  Hr. Medan Pos, 8 Oktober 2003, hal.3, kol.1-3
      Hamzah Lubis, Bsc.,Ir.,SH.,M.Si,Dr.
*Dewan Daerah Perubahan Iklim Provsu *Mitra Baharai Provsu *Komisi Amdal Provsu
*Komisi Amdal  Medan *Pusat Kajian  Energi Terbarukan-ITM *Jejaring HAM KOMNAS HAM-RI
                                                                      *KSA XLII/1999 LEMHANNAS *aktifis hukum/ham/lingkungan/pendidikan

Jumat, 17 November 2017